Kurikulum Tematik 2013 Akankah di Ganti Jokowi

Kurikulum Tematik 2013 Akankah di Ganti Jokowi

Kurikulum 2013- Kekawatiran sebagian besar masyarakat terutama para guru disekolah adalah pergantian ataupun cucuk cabut kurikulum bisa dibayangkan pendidikan Indonesia layaknya sebuah tikus percobaan yang selalu mendapatkan imbas dari beberapa perubahan kurikulum, bahkan beberapa pakar menyampaikan perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah bukalah solusi jitu untuk memperbaiki pendidikan Indonesia.

Lebih dari itu, perubahan kurikulum yang selama ini dilakukan diklaim sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan dari tahun ke tahun. Kenyataannya tidak sedikit para pionir sekolah seperti ujung tombak pendidikan yang ada disekolah bingung dengan kebijakan pemerintah ini sebab ada banyak alasan yang bisa diperoleh bahkan satu kurikulum saja dinilai belum mampu diserap secara keseluruhan oleh murid dan kini sudah berpindah ke kurikum baru.

Tidak sedikit guru yang merasa bingung dengan kebijakan pemerintah belakangan ini, lantas perubahan kurikulum terkhir tahun 2013 ini apakah akan bernasib sama dengan pemerintahan sebelumnya yang selalu menerapkan sistem kurikulum yang nomaden bisa dikatakan demikian. Jika hal ini dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin pendidikan yang ada di Indonesia malah mengalami kemunduran bukan malah maju.

Hal ini tentu harus disikapi bijak oleh pemerintah yang berkuasa saat ini, pendidikan Indonesia bukanlah sebuah laboratorium yang dibuat sebagai tikus percobaan layaknya penelitan jika gagal maka akan digantikan dengan program baru. Hal ini juga akan berdampak pada sistem pendidikan yang dilakukan oleh sekolah.

Tidak heran kalau beberapa sekolah menolak keras perubahan kurikum yang bisa dipastikan tidak sampai 3 tahun terus berubah. Jika kita berkaca dari negara tetangga seperti Australia tentu sudah terbukti perubahan kurikulum bukan solusi jitu untuk meningkatkan mutu pendidikan hal ini dibuktikan oleh negara tetangga kita yang menerapkan sistem kurikulum tetap sebagai landasan pendidikan hasilnya sangat luar biasa ada banyak doktor-doktor muda yang dicetak usia dini.

Pendidikan yang ada di Australia pun jauh lebih maju dari Indonesia. Saat ini di masa pemerintahan Jokowi penempatan Menteri sudah berdasarkan kapasitasnya Kementerian pendidikan sudah di huni oleh beberapa ahli dibidang pendidikan yang lebih menguasai bidang pendidikan. Ada isu bahwa kurikulum 2013 tidak akan diubah melainkan hanya diperbaiki bila ada keselahan dan kegagalan.

Beberapa opini ini tentunya dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia sebab, kebijakan yang dibuat akan berdampak besar pada pendidikan yang ada di Indonesia mengingat untuk pendidikan sekitar 20 persen alokasi APBN setiap tahun akan diberikan kepada pendidikan jangan sampai perubahan kurikulum yang dilakukan akan hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa mendapatkan dampak kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia.

Tentu masih menjadi pertanyaan besar apakah kurikulum tematik 2014 akan di Ganti Lagi Jokowi dan kabinet kerjanya, harapan kedepan pendidikan Indonesia harus mendapatkan sebuah langkah efektif dalam memperbaiki sistem pendidikan yang ada dan perubahan kurikulum bukan solusi jitu untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Sebab negara kita perlu kurikulum baku seperti kebanyakan negara maju dan jika terjadi ketidak sesuaian atau harus diperbaharui yang perlu diganti adalah sistemnya bukan kurikulumnya.

Tamatan SMP Kini Bisa Jadi Menteri

JAKARTA- Sosok pengusaha ikan satu terus menjadi perbincangan beberapa pekan setelah pelantikan beliau menjadi seorang Menteri dikabiten kerja Jokowi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersikeras bekerja semampu meski  hanya tamatan SMP beliau tidak begitu minder atau malu  untuk menjalankan tugas menteri di kabinet kerja.

Ungkapan Tamatan SMP kini bisa jadi menteri memang sedikit lebih tepat menggambarkan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat kita terutama pada era pemerintahan Jokowi-Jk sejak pengangkatan Susi menjadi  seorang menteri yang hanya tamatan SMP membuat banyak pihak bertanya-tanya atas kinerja Susi. Berikut penuturan beliau dan komentar saat akan diangkat menjadi seorang menteri melalui akun facebooknya.

"Dari kemarin saya sudah berdiskusi dengan seluruh pejabat Eselon I kementerian. Hampir semua pejabat Eselon I ilmuwan, tetapi ijazah saya hanya sebatas SMP, tetapi saya sudah berdiskusi dengan semua Pejabat Eselon I. Semua Open Mind, Open Welcome kepada saya.. Ujungnya kita punya Common Sense Dan Logika..

Meski  hanya tamatan SMP dan beliau dulu sempat menjadi penjual Ikan keliling, prestasi yang dimiliki seputar perikan tidak usah diragukan lagi sebab eksportir ikan terseukses diasia ini sudah mampu mendistribusikan hasil laut Indonesia sampai ke asia dan bahkan eropa.

Tidak hanya Indonesia pembentukan kabinet kerja besutan Jokowi juga mengundang komentar positiv seperti  Australia yang mengatakan bahwa kabinet Jokowi-Jk luar biasa. Menurut wakil rektor UGM meski  susi hanya tamatan SMP beliau adalah seorang yang sangat jenius.

Banyak buku-buku filsafat dilahapnya, dan mampu  menggunakan bahasa inggris sejak Usia 14 tahun secara otodidak perjalanan susi memang memang terus menjadi perbincangan dan banyak mendapat kritikan atas lulusan yang dimiliki.

Untuk masalah perikanan Susi tidak bisa dipandang sebelah mata ada banyak rencana yang akan disusun untuk memajukan hasil laut kita, seperti jaman dahulu Indonesia berjaya di hasil laut, karena nenek moyangku seorang pelaut. kita tunggu saja gebrakan susi apa saja yang akan dilakukan beliau untuk meningkatkan hasil laut Indonesia. Bravo Susi.

Balai Pustaka Menang Tender Buku Kurikulum Senilai Rp 59 Miliar

JAKARTA- PT Balai Pustaka (Persero) untuk pertama kali tahun ini memenangkan tender cetak buku kurikulum 2013 senilai 59 miliar, selama ini Balai Pustaka tidak pernah terlibat dalam percetakan buku baru tahun ini saja. Melalui tender yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Besaran nilai tender ini cukup fantastis melihat dari beberapa pernyataan yang kita lihat bahwa memang benar tahun ini baru pertama kali Balai Pustaka terlibat tender buku kurikulum 2013.

Direktur Utama Balai Pustaka dikutip dari situs Liputan6.Com menyampaikan melalui, Saiful Bahri menjelaskan, perjanjian kontrak tersebut bernilai Rp 59 miliar. "Nilai kontrak tersebut ekuivalen dengan 7 juta buku," jelasnya seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat (24/10/2014). Ada banyak tantangan yang akan dialami oleh Balai Pustaka mengingat besaran dan jumlah buku yang dicetak cukup besar mulai dari keterlambatan distribusi bagi daerah terpencil sampai dengan keterlambatan pencetakan.

Hal seperti ini biasa terjadi dalam proyek cetak buku di beberapa tahun terakhir. Melalui Balai Pustaka yang memenangkan tender buku ini akan dicetak buku dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas diperuntukan untuk SD 3 regional, SMP 1 regional. Ini rincian tender buku kurikulum 2013 untuk beberapa wilayah Indonesia disteribusi meliputi.

3 regional kategori SD yang dimenangkan Balai Pustaka masing-masing adalah Regional 3 Sumatera Utara 2, yaitu antara daerah Labuhan Batu, Mandailing, Tapanuli, Nias, Sibolga dan Gunung Sitoli, Regional 8 Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi, dan juga Regional 15 Jawa Barat 2, yaitu Sukabumi dan Cianjur. “Sedangkan untuk Buku SMP, kami menangkan di Regional 4 Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan.” jelas Saiful.

Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan balai pustaka dan kita doakan semoga tender yang sudah dimenangkan tidak mendapat halangan dalam pencetakan maupun distribusi, mengingat Balai Pustakan merupakan perusahan besar yang bergerak di bidang pendidikan, khusus percetakan bukan hal sulit untuk Balai Pustakan sementara besaran dana yang dimenangkan cukup lumayan besar.

Masyarakat juga tidak boleh hanya menjadi penonton, harus ikut mengawasi jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana, sebab sudah banyak contoh kadang apa yang direncanakan dengan realita harus sesuai dengan kenyataan, jangan sampai tidak sesuai alias ada kasus indikasi KKN selamat bekerja Balai Pustakan berikan hasil terbaik untuk pendidikan Indonesia.

Miris, Tak Bisa Ikut Wajib Belajar 12 Tahun Meski Dekat Ibukota Negara

LEBAK BANTEN- Kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah kebijakan tambahan yang dilakukan setiap provinsi atau bahkan jika mampu kota kabupaten bisa melakukannya asalakan dapat memenuhi semua kebutuhan yang sumbangkan berdasarkan APBD. Wajib belajar 12 tahun kini sudah perlahan banyak dilakukan diwilayah seperti sumatra selatan, sulawesi dan Jakarta dan beberapa daerah lain hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbeda dengan Lebak Banten yang tidak mampu menjadikan wajib belajar 12 tahun padahal Banten merupakan provinsi dekat dengan Ibukota Negara seharusnya bukan menjadi persoalan lagi mengenai isu pendidikan yang ada dan dapat dengan mandiri menerapkan wajib belajar 12 tahun hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti dikuti dari berita liputan6.com

Akibat pertumbuhan ekonomi yang lambat pemerintah Lebak Banten mengalami kesulitan masih banyak warga Lebak yang tidak mampu menyelesaikan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah selama 12 tahun menurut data rata-rata siswa Lebak hanya bersekolah 6,3 tahun saja atau tidak mencapai tamat SMA. Meski pemerintah setempat mengusahakan hal tersebut ada beberapa hambatan yang terjadi.

Kabupaten Lebak hanya hanya sekitar 17 milyar untuk infasturktur seperti jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan juga ketahanan pangan dari 89 milyar yang diberikan pemerintah provinsi. Kabupaten Lebak yang memiliki luas wilayah 35 persen dari luas Provinsi Banten 9.160,70 kilometer persegi, memiliki penduduk 1.233.905 jiwa, dari 11 juta jiwa jumlah populasi Banten.

Hampir 32 persen dari luas walayah adalah hutan lindung yang tidak bisa diolah menjadi sektor pertanian bisa dibayangkan pertumbuhan ekonomi di Lebak terbilang sangat lambat maka dari itu peran serta bantuan dari pemerintah pusat yang di pimpin oleh Jokowi harus dilakukan untuk menyelamatkan sektor pendidikan apalagi Banten dekat dengan Ibukota negara artinya perkembangan laju ekonomi seharusnya dapat berkali-kali lipat lebih maju dari daerah yang jauh dari Ibukota.